Selasa, 14 Mei 2019

Antara Aku, Bakwan, dan Perut ini


“Selama Ramadhan buka jam 17.00” Wah! Membaca tulisan di etalase gerobak gorengan itu seperti membaca “Jalan ditutup!” Perasaan bingung, sedih, campur aduk seakan-akan jalan itu satu-satunya menuju kontor. Hiks! Tulisan itu telah menggagalkan impianku menikmati bakwan pagi hari bersama secangkir kopi robusta yang pait, pait sedep.

Bulan Ramadhan banyak rumah makan dan jajanan pasar kaki lima tutup seiring dimulainya hari pertama puasa. Di kota bersimbol hiu dan buaya ini, mungkin juga di semua kota, suasana pagi di minggu pertama Ramadhan yang biasanya dipadati kendaraan hingga Barakuda terparkir di samping gedung KPU entah apa maksudnya mungkin supaya keren saja, kini terlihat sepi dan lengang. Laju kendaraanku dapat mencapai titik maksimal beberapa saja, setelah itu bernyanyi “Suasana Jogja…” (KLA Project) karena tiba-tiba kutemukan saat itu motor dan mobil berjalan pelan dan membuatku harus menyesuaikan kecepatan. Mungkin mereka berpikir, “Nah! Jalanan lengang santai aja bawanya”.

Sebenarnya kondisi jalan lengang sangat menyenangkan, pikiran terasa tenang, tidak gamang terhadap laju kendaraan bermanuver ke kiri kanan dan membuat alis terangkat ke sorga. Ketenangan ini mungkin hanya bisa ditemukan di bulan Ramadhan. Tapi ada yang tidak bisa kutemukan di pagi hari selama bulan Ramadhan! Bakwan! Makanan yang mengilhamiku singgah untuk membeli dan menikmati kehangatannya.

Saat hari pertama puasa, ketika suasana jalan lengang tanpa aktifitas kendaraan motor mobil saling bertegur sapa dengan klakson, kendaraan kupacu dengan leluasa tapi tidak ugal-ugalan menuju tempat yang biasa kusinggahi untuk membeli bakwan, tiba-tiba terlihat olehku kertas menempel di tempat itu dengan tulisan, “Selama Ramadhan buka jam 17.00” Wiih! Baca tulisan itu kok kayak baca tulisan “Jalan ditutup!”. Bingung, sedih campur aduk seakan jalan yang dilewati itu satu-satunya jalan menuju kantor. Hiks! Tulisan itu menggagalkan impianku menikmati bakwan di pagi hari bersama secangkir kopi robusta yang pait pait sedep.

Aku sampai berpikir puasa bakwan selama Ramadhan, tidak mau ke lain gorengan. Cukup bakwan yang menjadi pilihanku diantara semua gorengan yang ada. Aku telah mencoba untuk memilih yang lain tapi tetap saja bakwan yang ada di bayanganku. Sulit melupakan bau minyak perpaduan wortel toge, tepung, dan secuil udang sebagai topping pemanis tampilannya. Kesederhanaannya menarik diriku untuk menikmatinya dengan sambal petis yang menutupi atasnya. Wuih! Nasi mana... nasi...!
Terpikir sejenak olehku apa sebutan makanan itu di kota-kota lain ya, sambil berharap perut ini tiba-tiba kenyang karena membayangkannya. Ternyata kutemukan bakwan yang biasa disebut ote-ote ini punya a.k.a (also known as) di beberapa kota Indonesia, antara lain disebut weci/heci oleh penduduk kota ‘Singo Edan’ Malang, Jawa Timur, lain lagi di Kendari Sulawesi Tenggara ia terkenal dengan nama kandoang, orang kupang menyebutnya makao/macau God of gambler mungkin berasal dari sana, bagi masyarakat Pati Jawa Tengah disebut pia-pia, bagi orang Semarang dan Pekalongan ada istilah “mereka suka makan badak (bakwan)”, di Jawa Barat orang Sunda mengenalnya bala-bala, orang Banyuwangi menyebutnya hongkong, dan penduduk Makasar, Sulawesi Selatan mengucapnya bikang doang.

Ternyata si Bakwan telah menjadi makanan tradisional-nasionalis, tidak hanya dinikmati sebagian orang beragama Islam, Kristen, Budha, Hindu, tidak juga hanya buat orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, NTB-NTT, Sulawesi, Bali, Papua. Ia adalah bakwan yang punya nama lain bikang doang, hongkong, bala-bala, badak, pia-pia, makao, kandoang, weci, atau ote-ote yang, suka tidak suka, dikenal hampir di setiap pelosok nusantara.

Ya! Ada yang suka dan tidak. Mereka yang tidak suka, alergi dengannya dan menganggap ia racun dan pantang untuk dinikmati, bahkan tidak jarang mereka berdemonstrasi hanya karena kelezatan minyaknya telah menggoda jutaan orang dari segala suku, bangsa, dan agama.

Para pendemo ini adalah para perut yang sensitif terhadap kandungan bahan dari bakwan. Mereka bisa menolak mentah-mentah saat bakwan masuk ke wilayahnya, bahkan bisa dengan sekejap langsung didepak keluar, dan si pemilik perut berkata, “Aah! Ga lagi makan ni barang, kapok!”
Gara-gara perut konservatif, bakwan menjadi makanan yang menakutkan bagi sebagian orang. Ia bisa menentukan jenis makanan apa saja yang sealiran dengannya dan bisa diterima oleh kolega-koleganya, usus 12 jari, besar, kecil, dan lambung. Bila tidak sesuai dengan kriteria mereka lekas-lekas ditolak, didemo kemudian ‘diturunkan’. Ironis!

Ini tidak baik bagiku bila perut ini nantinya akan mengikuti perut-perut lain menolak bakwan dan menghapuskannya dari peradaban dunia. Bakwan harus tetap mengada sekalipun para perut konservatif menolaknya. Ia harus tetap menjadi salah satu makanan pemberi rasa penasaran bagi orang saat pertama kali mencicipinya.

Aku harus jaga perut ini agar bisa menerima bakwan selayaknya saudara tak terpisahkan yang bertemu saat uang menipis, ada di tengah percakapan ngalur ngidul sejawat, dan sebagai teman kopi robusta nan pait pait sedep itu. Aku juga perlu menjaga perut ini dari gangguan maag yang menyerang senyap tak terduga dan nyeri lambung yang mematikan konsumsi gorengan lagi untuk selamanya. Weuh! kalau sudah begini bakwan bisa jadi mantan pacar terindah yang sulit dilupakan.

Aku ingin bakwan bisa jadi bagian hidup rakyat Indonesia dan simbol kebaikan bagi perutku dan para perut lainnya. Menguntungkan banyak orang, terutama Mas penjual bakwan di tempat aku biasa mencapit bakwan-bakwannya dan kumasukkan ke dalam kantong plastik bening sambil memperlihatkan kepada orang lain bahwa aku pendukung bakwan dan perut ini harus mendukungnya karena antara aku, bakwan, dan perut ini adalah kesatuan. Duh, nasi mana... nasi!

***

Sumber

Senin, 29 April 2019

Hubungan Baik Jangka Panjang Jokowi dan Jangka Pendek Anies


Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki ciri khas berbeda satu dan lain sekalipun ia kembar identik. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan komunitas atau kelompok tempat ia bernaung dan tidak dapat hidup sendiri, kendati ada keputusan menyendiri, hakikatnya berada untuk berinteraksi dengan sesama. Dalam arti, Ia membutuhkan kebersamaan dengan sesama dan saling bergantung di dalamnya.

Aristoteles memandang manusia sebagai makhluk berakal atau mampu berkomunikasi berdasarkan akal pikirannya. Ia pula dipandang sebagai makhluk berpolitik (Yunani = Zoonpoliticon), mampu membentuk peradaban (civilization) yakni keluarga, masyarakat, dan negara yang di dalamnya terkandung aturan-aturan yang harus diikuti guna terciptanya keadilan sosial.

Indonesia memiliki simbol negara, yakni Pancasila dan memiliki lima pilar kehidupan bernegara di dalamnya, salah satunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima ini cukup luas, antara lain adil di segala bidang kehidupan, jasmani dan rohani, dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata berdasarkan azas kekeluargaan, yakni hubungan yang menimbulkan rasa dekat dan saling memiliki satu dan lainnya.


Hubungan ini tentunya identik dengan sikap-sikap dasar hubungan baik, yakni adanya penerimaan terhadap ide dan praktik individu atau kelompok lain yang berbeda, rasa belas kasih terhadap individu atau kelompok lain dan melakukan sesuatu terhadap kesulitan mereka dan memilki integritas berselaras dalam kata dan perbuatannya. Sikap-sikap ini memperlihatkan bagian-bagian dasar dalam membangun hubungan baik antar individu atau kelompok.
Pada dasarnya hubungan baik ingin dicapai dan dipertahankan oleh setiap orang, siapapun dia. Sayangnya, realita menunjukkan adanya hubungan sosial yang berjangka panjang dan pendek. 
Hubungan sosial berjangka panjang, bila dapat dikatakan, tatkala individu merasa dekat kepada individu lain dan hubungan tersebut bertahan lama. Ini tentunya kait mengait dengan sikap penerimaan, belas kasih, dan integritas individu tersebut terhadap individu atau kelompok lainnya.
 Banyak figur dapat dijadikan contoh, salah satunya Presiden Jokowi, figur yang mampu membangun hubungan baik yang bertahan lama atau berjangka panjang. Salah satu contoh dari tindakannya membangun hubungan baik terlihat saat belum banyaknya dukungan partai politik kepada dirinya saat mencalonkan diri sebagai presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Namun seiring berjalannya waktu Presiden Joko Widodo berkonsolidasi dengan partai-partai politik yang berseberangan dengannya di Pilpres 2014 selama masa kepemimpinannya. Sangat jelas ia berhasil membangun hubungan baik dengan partai-partai lain sehingga di Pilpres 2019 hubungan yang terbangun selama hampir lima tahun itu berbuah manis, Presiden Joko Widodo memperoleh banyak dukungan partai-partai politik yang berpotensi mendulang suara signifikan untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode berikut. Ini cukup menyimpulkan hubungan baik yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo terhadap partai-partai politik yang dulu berseberangan dengannya menjadi cair dan kini bersinergi mendukung satu dan lainnya.
Hubungan sosial berjangka pendek, kurang lebih berlawanan dari sikap-sikap yang menunjukkan hubungan baik berjangka panjang, yakni lebih mengarah kepada kepentingan diri atau kelompok yang mendukungnya sehingga nampak sikap pengabaian ide dan praktik individu atau kelompok lain yang berbeda dengannya, sikap acuh memandang kesulitan individu atau kelompok lain, dan ketidaksesuaian individu tersebut dalam perkataan dan perbuatan.

Bila dapat diandaikan sebagai contoh, soal meluapnya sungai ciliwung beberapa hari lalu mendatangkan banjir di kota Jakarta dan sekitarnya dan menjadi headline di media-media sosial untuk beberapa waktu. Luapan sungai ciliwung menyebabkan ribuan penduduk Jakarta harus mengungsi dan menetap di permukiman-permukiman yang tidak terdampak banjir. Perasaan warga Jakarta yang terdampak banjir mungkin beragam, sedih, marah atau bingung mencari cara mengatasinya. Mungkin perasaan itu juga dirasakan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan terhadap langkah-langkah taktis yang harus dilakukannya secara cepat. Menarik di sini, banjir dialami warga Jakarta juga dialami warga Tangerang Selatan dan Bekasi namun media-media online ramai membicarakan banjir di Jakarta dan mengaitkan banjir tersebut dengan kinerja Gubernur DKI, Anies Baswedan. Ia diolok-olok hanya dapat menata kata daripada menata kota. Meme-meme ditimpakan kepadanya tanpa ada perlawanan (klarifikasi) berarti darinya. Seperti seorang jatuh ditimpa tangga, ia dibandingkan pula dengan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikatakan memiliki kemampuan manajerial tinggi dalam menata kota. Dalam arti, banjir yang disebabkan volume air berlebihan di sungai ciliwung hingga meluap dan menggenangi beberapa titik di kota Jakarta dikarenakan ketidakmampuan Anies dalam menata kota, terutama menormalisasi sungai sebagaimana telah dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika ia memimpin Jakarta. Mengapa netizen ramai mempersoalkan kinerja Anies dan membandingkan dengan Ahok?  Tentu dapat dijawab dalam berbagai perspektif, salah satunya adanya sejarah polarisasi masyarakat yang cukup kuat pada masa Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 silam yang belum terselesaikan. Sekalipun terlihat adanya tata kata Anies untuk merajut kembali kerukunan warga Jakarta pasca pilgub ternyata tidak nampak pada tataran konkritnya. Konsolidasi terhadap kelompok yang berseberangan dengannya saat Pilgub lalu tidak berbentuk atau terkesan dibiarkan.

Di sini menjadi catatan tersendiri bahwa membangun hubungan baik tentunya bermula dari kata atau janji. Janji merajut kembali kerukunan warga Jakarta yang tidak muncul di permukaan. Membangun hubungan baik tidak mudah, ia akan menjadi sementara atau berjangka pendek saat kata atau janji tidak terealisasi. Bencana banjir di Jakarta yang seharusnya mendapat perhatian dan dukungan moril dari seluruh warga Jakarta, kini menjadi catatan betapa pentingnya membangun hubungan baik berjangka panjang.

***

Artikel ini tayang di kompasiana.com dan pepnews.com

Jumat, 26 April 2019

Pengharapan di Tengah Meningginya Suhu Politik Pasca Pemilu


Pasca perhelatan Pemilu 2019 minggu lalu masih menyisihkan tanda tanya, “Siapakah Presiden terpilih 2019 – 2024?” Alih-alih mendengar laporan terkini pembangunan infrastruktur atau langkah taktis pemerintah membangun perekonomian dan sumber daya manusia untuk lima tahun ke depan, saat ini masyarakat seakan disuguhkan mendengar berita Pemilu 2019 secara terus menerus. Ibarat menonton pertunjukkan drama dua babak dan memaksa penonton duduk sepanjang pementasan. 

Situasi politik ini seperti mengajak berjalan di tempat sambil berada pada titik api di siang hari dan mungkin hanya teriakan batin mampu meredakan panasnya temperatur politik yang mestinya sudah mendingin pasca pencoblosan beberapa hari lalu.

Kenyataannya, teriakan batin pun belum mengubah situasi politik mendingin, bahkan sebaliknya, situasi menjadi semakin panas hingga berpotensi mencapai titik didih. Mengapa situasi politik tetap memanas bahkan setelah Pilpres? Tetap panasnya temperatur politik hingga saat ini bertolak dari ketegangan atas kemunculan hasil hitung cepat atau Quick Count (QC) mengunggulkan pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Jokowi – Ma’ruf dengan selisih suara lebih dari 5%. Informasi itu ditanggapi pendukung paslon nomor urut 02, Prabowo – Sandiaga, dengan menyatakan hasil QC yang diselenggarakan lembaga-lembaga survei diragukan dan tidak bisa dipercaya karena menurut hasil real count internal Badan Pemenangan Nasional (BPN), paslon 02 memperoleh hasil suara lebih dari 60%.

Berita itu menjadi trending topic satu minggu di media sosial belakangan ini, bila terus menerus memanas di minggu-minggu kemudian menjadi pelatuk senjata siap tembak menghujam apapun di depannya. Memang tidak terelakkan bila hasil QC, yang dianggap akurat mengetahui hasil akhir perolehan suara, berdampak pada klaim kemenangan paslon. Euforia kemenangan tentunya menimbulkan friksi di antara para pendukung paslon. Pasalnya, hasil QC berdasarkan lembaga-lembaga survei menunjukkan persentase perolehan suara diatas 50% kepada paslon nomor urut 01, Jokowi – Ma’ruf, sedangkan hasil QC internal BPN mengungguli paslon nomor urut 02, Prabowo – Sandiaga.

Hasil tersebut mencuatkan ketidaksetujuan BPN Prabowo – Sandiaga kepada lembaga-lembaga survei yang mengungguli Jokowi – Ma’ruf karena lembaga – lembaga tersebut dianggap tidak kredibel atau tidak dapat dipercaya sehingga BPN melakukan deklarasi kemenangan menurut hasil real count internal BPN. Sikap kontraproduktif ini menyebabkan klaim yang sama dilakukan TKN melalui konferensi pers.

Hal menarik, saat artikel ini ditulis, BPN masih belum membuka real count internalnya sebagaimana telah dilakukan lembaga-lembaga survei lainnya untuk diketahui publik. Namun demikian, publik tentu berharap BPN berkenan membuka real count internalnya untuk diketahui bersama sehingga mendinginkan temperatur politik yang sedang mencapai titik didih ini.

Tentunya lembaga-lembaga survei harus memiliki kredibilitas atau dapat dipercaya publik sehingga saat dibuka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan meningkatkan kepercayaan publik. Dikatakan kredibel atau dapat dipercaya bila masing-masing lembaga survei mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan di luar koridor hukum tersebut, lembaga survei tidak dapat dikatakan kredibel atau dapat dipercaya.

Dengan keterbukaan data dan metode perolehan suara oleh lembaga-lembaga survei dan internal BPN kiranya mampu mengurai kerumitan opini yang berkembang di masyarakat perihal kecurangan-kecurangan sistemik nan masif dilakukan oleh TKN Jokowi – Ma’ruf kepada BPN Prabowo – Sandiaga.

Bila harapan di atas kurang efektif atau sama sekali tidak bekerja mendinginkan temperatur politik sekarang ini, maka netralitas narasi politik perlu tayang secara masif ke berbagai media sehingga diharapkan publik menemukan benang merah dari ketegangan yang terjadi sekarang ini dan memperoleh cara menyelesaikannya.

Namun bila hal di atas tidak pula meredakan ketegangan politik ini, maka langkah alternatif dapat dipikirkan saat ini dengan merespon secara tidak berlebihan berita-berita yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Bila sikap ini secara konsisten terjaga, maka narasi-narasi provokatif yang dibangun secara sengaja atau responsif mencapai anti-klimaks, publik tidak lagi mempersoalkan beda pendapat dan lebih mengambil jalan damai.

Berharap temperatur politik di Indonesia kembali berada pada batas normal melalui kedewasaan masyarakat menyikapi proses demokrasi jurdil dengan mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Let us see!

***

Artikel ini tayang di kompasiana.com dan pepnews.com 

Selasa, 16 April 2019

Memprediksi Presiden Terpilih 2019-2024


Perjalanan menuju ke TPS berhasil dilakukan. Bangun pagi, terngiang waktu pencoblosan, diiringi perasaan bersalah bila tidak mencoblos, akhirnya membuat diri melangkahkan kaki untuk mandi, ganti baju, dan berangkat menuju paku yang siap menusuk kertas berwarna label abu-abu. Warna lain? Tidak. Menggunakan form A5, hanya memperoleh kertas memilih Presiden dan wakil Presiden. Namun, sebagai seorang pendatang dan berdomisili di suatu daerah yang jauh dari lokasi DPT asal, bersyukur diperbolehkan menggunakan hak suara.

Tentunya perkenanan Tuhan berperan utama dalam kebersyukuran diri ini. Ditambah perjuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan. Dengan sistem pemilihan ini, para pemilih dapat memberi hak suaranya hampir tanpa hambatan berarti karena akses untuk mencoblos di luar domisili menjadi lebih mudah.

Memang saat tulisan ini dimuat, proses pencoblosan masih berlangsung. Namun, hampir dipastikan proses tersebut berjalan baik, sebaik pikiran kita memutuskan presiden terbaik yang akan memerintah Indonesia hingga 2024. Dikatakan baik karena calon permilih yang hanya membawa KTP elektronik (e-ktp) dengan alamat di lokasi TPS namun belum tercatat di DPT diperbolehkan mendaftar dan menggunakan hak suaranya satu jam sebelum ditutup. Itu cukup mengapresiasi kinerja KPU di tahun ini. Memang perlu pula disadari adanya opini mencakup sistem pemilihan yang memaparkan kelemahan-kelemahan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum ini.

Terlepas itu semua, proses perjalanan pemilihan umum tahun ini sangat baik dibanding sebelumnya. Hal itu terlihat dari animo masyarakat Indonesia di luar negeri yang diberitakan jauh lebih banyak dari tahun pemilihan sebelumnya. Pencapaian progresif ini perlulah diberitakan agar masyarakat melihat usaha perbaikan pemerintah demi menyelenggarakan sistem pemilihan umum yang damai dan terhindar dari sikap apatis-pesimistis terhadap perpolitikan ini.

Ada rasa penasaran siapa presiden terpilih 2019-2024, apakah dari pihak petahana atau oposis? Sebenarnya banyak cara orang memprediksi siapa presiden terpilih 5 tahun ke depan. Salah satu diantaranya sebagai berikut.

Pertama, bila melihat antusiasme pemilih menggunakan hak suaranya, dapat diasumsikan total pemilih mendekati realisasi jumlah penduduk Indonesia yang memiliki hak suara. Antusiasme ini ternyata sangat berpotensi menggerus sikap golput dan apolitis masyarakat Indonesia yang mencapai puncaknya di tahun pemilihan sebelumnya. Bila mayoritas pemilih golput pada waktu itu tergerak menggunakan suaranya saat ini dikarenakan adanya pengaruh instruksi pemerintah untuk memilih, maka mayoritas pemilih golput mendukung pemerintah yang memang identik dengan sang petahana.

Kedua, perbaikan sistem pemilihan umum dengan beberapa perbaikannya telah berhasil menstimulasi gerak masyarakat  menggunakan hak suaranya. Kemudahan mencoblos hanya melampirkan KTP elektronik menjadikan pemilihan selayak teknologi startup yang memberi akses semudah mungkin bagi penggunanya. Para pemilih golput di waktu lalu itu mungkin tidak merasakan kemudahan akses memilih seperti terlihat sekarang ini, oleh karenanya mereka berpotensi memihak pemerintah alias petahana yang telah berhasil memberi kemudahan ini.

Ketiga, berbagai narasi turut mempengaruhi opini masyarakat memilih. Narasi yang dibangun, secara langsung maupun tidak langsung, telah menggerakkan calon pemilih, termasuk 'swing voter' dan pemilih golput. Narasi 'Hoax' atau berita tidak benar yang sengaja dibuat untuk menggiring opini publik ternyata menjadi senjata bumerang di tangan awam yang memainkannya. Diketahui banyaknya 'hoax' ditemukan di pihak oposan dan memberi keuntungan petahana menggalang suara 'swing voter' dan para pemilih golput.

Bila analisa ini benar maka telah diketahui siapa presiden terpilih 2019-2024.

So, lets see!

***

Tulisan ini tayang di kompasiana.com dan pepnews.com

Sabtu, 13 April 2019

Apresiasi kinerja KPU dan militansi pemilih. Haruskah memilih?


Dalam hitungan hari kita akan mengikuti perhelatan lima tahunan memilih calon legislatif dan eksekutif. 1 April 2019 pemilihan, seperti pada umumnya, dilakukan di daerah pemilihan yang tersebar di setiap pelosok nusantara dan beberapa negara tempat warga negara Indonesia berdomisili. Beberapa cara dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mengajak masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya. Mulai sosialisasi waktu pelaksanaan hingga tata cara pemilihannya dilakukan melalui perangkat yang tersedia saat ini seperti media sosial, televisi, radio, surat kabar, hingga ‘door to door method’.

Sehubungan dengan itu, tidaklah berlebihan bila kita memberi perhatian dan apresiasi tinggi pertama-tama kepada pihak KPU atas dedikasinya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tengah pro dan kontra pelaksanaannya. Upaya KPU menjalankan sistem pemilihan di tahun ini terbilang baik dan menjawab kebutuhan rakyat, khususnya bagi calon pemilih yang jauh dari lokasi ia terdaftar sebagai pemilih tetap. Adanya kemudahan, bila dapat dikatakan demikian, dalam mengurus perpindahan tempat Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengikuti lokasi pemilih berdomisili menambah keberhasilan progresif KPU terhadap sistem yang dibangunnya dari tahun ke tahun.

Tiada gading yang tak retak, memang berlaku pada setiap sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali sistem yang dibangun KPU dalam mengakomodir pemilih di luar lokasi ia terdaftar sebagai pemilih. Dalam percakapan dengan seorang ibu, yang terkesan letih di raut wajahnya seusai mengurus surat kepindahan memilih dari tempat ia terdaftar sebagai pemilih ke lokasi ia berdomisili yang berjarak lebih kurang 600 km dari tempat sebelumnya, diketahui bahwa ia harus mengantri dan pulang pergi mengurus surat tersebut di kantor KPU, dikarenakan minimnya informasi didapat perihal persyaratan kelengkapan dokumen. Namun demikian, ia menyampaikan informasi positif terkait pelayanan pihak KPU dan pernyataan tersebut menghilangkan kesusahan di raut wajahnya. Ini sinyal baik bahwa KPU serius dan berkomitmen memberi terbaik untuk masyarakat. 

Apresiasi tinggi patutlah disematkan pula kepada setiap calon pemilih yang mengambil keputusan berjuang melindungi hak suaranya dari sikap ‘tidak memilih’dengan cara mengurus surat kepindahan tempat memilih sekalipun harus berjibaku dengan antrian dan panas dinginnya cuaca. Terkesan tidak ada niat untuk membatalkan rencananya sambil berkata, “Tidak ada kata, kembali!”. Kesungguhan menentukan sikap ini tentunya membutuhkan semangat juang di atas rata-rata yang seakan berada antara hidup dan mati. Calon pemilih militan ini telah mengambil keputusan penting yang dibutuhkan negara dan telah menjadi penentu baik buruknya negara di masa depan.

Haruskah Memilih?

Kesuksesan pemilu tentu terkait langsung dengan keseriusan KPU mengemban tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum dan militansi partisipan sebagai calon pemilih. Benang merah dari keseriusan dan militansi ini terlihat pada aktifitas memilih pemimpin negara dan wakil rakyat. KPU memfasilitasi pemilihan dan partisipan memilih.

Pertanyaan keluar dari seseorang, “haruskah kita memilih?” Pertanyaan klasik ini sebenarnya memiliki varian jawaban dan beberapa diantaranya belum menyentuh kesadaran terdalam setiap warga negara untuk bergerak dan melangkahkan kaki menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam arti, apapun jawaban dari pertanyaan itu belum dapat meyakinkan calon pemilih pentingnya memilih presiden dan anggota legislatif. Mengapa demikian? Beberapa kemungkinan alasan seseorang tidak menggunakan hak pilihnya dapat disampaikan sebagai berikut.

Pertama, sikap apolitis atau tidak berminatnya calon pemilih terhadap hal-hal yang berbau politik dan sebisa mungkin dihindari berpotensi mengganggu kebijakan-kebijakan pemerintah terpilih yang menganggap itu semua bukanlah hal penting. Namun demikian, perlu juga dipahami munculnya sikap ini dapat disebabkan sesuatu yang politis juga.  

Kedua, sikap pesimistis atau ragu terhadap kemampuan calon presiden dan legislatif dalam membawa amanat rakyat. Para calon, khususnya legislatif, terlihat tidak baik dan sulit dipercaya. Mereka seakan terbungkus oleh stereotip pejabat negara yang sering berurusan dengan pihak kepolisian terkait kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan.

Ketiga, ketidakpercayaan kepada suatu sistem demokrasi dan lebih memilih sistem pemerintahan lain. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana peraturan dan hukum berlaku berdasarkan kelima silanya. Namun demikian, sistem demokrasi Pancasila dianggap tidak menjawab kebutuhan rakyat secara spiritual dan sosial. Sekalipun sila pertama dan kelima tertulis landasan pemikiran tentang ketuhanan dan keadilan sosial.

Keempat, adanya faktor eksternal di mana calon pemilih tidak bisa memilih karena karena buruknya teknis pemilihan atau dilarang oleh majikan/atasan untuk pergi ke TPS. Bila terjadi persoalan teknis dari penyelenggara pemilu terkait kelengkapan dokumen atau hal lainnya, tentunya harus menjadi bahan evaluasi penting, namun bila calon pemilih dilarang menggunakan hak suaranya akan langsung berurusan dengan kepolisian karena melanggar pasal 531 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Menjawab pertanyaan “Haruskah memilih?” hendaklah mempertimbangkan dua hal ini. Pertama, negara melalui KPU sebagai penyelenggara pemilu telah menawarkan sistem demokrasi yang mengakomodir kebutuhan mendasar suatu bangsa. Melalui pemilu, sistem demokrasi ini membutuhkan para pemimpin yang mampu berjuang demi Pancasila. Kedua, akan selalu ada para calon pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya bila didasarkan pada persoalan di atas. Namun bila tidak ada persoalan-persoalan di atas yang menghalangi kita untuk memilih, berpartisipasilah memilih dalam pemilihan umum 2019.

***

Artikel ini tayang di Kompasiana.com

Minggu, 31 Maret 2019

Bahagia itu suatu cara pandang



Percakapan bersama teman-teman tentang hal-hal yang ditangkap oleh ingatan saat itu, mengenai peristiwa masa lalu atau yang sedang berlangsung, diselingi cerita lucu, epos, hingga cerita yang membuat dahi berkerut, dapat menyuguhkan impresi yang disebut kebahagiaan. Keindahan objek  hasil tangkapan mata seperti bunga, rumput hijau, langit biru, dan bintang di malam hari turut memperlihatkan bahwa arti kebahagiaan ditemukan sejauh mata memandang.

Kebahagiaan itu sendiri dikenal melalui cara manusia memandang ke dalam atau di luar dirinya. Ke dalam diri melalui waktu permenungan dan di luar diri melalui interaksi sosialnya. Artinya, kebahagiaan dinilai dekat atau tidak dengan hidup manusia itu ditentukan oleh cara manusia melihat diri dan lingkungannya. Kebahagiaan terlihat dan terasa dekat namun juga tidak terlihat dan terkesan jauh, dapat dilihat dan disentuh namun juga tidak dapat terlihat dan disentuh. Itu semua dipengaruhi perspektif manusia terhadap dunianya.

Suatu kali saya menghadiri acara pernikahan seorang teman ‘seperjuangan’. Selayaknya teman dekat, saya hadir di acara tersebut. Namun bukan sekedar nilai pertemanan saya hadir melainkan tindakannya dalam mempersiapkan dan membagikan undangan ke setiap rekan-rekan di tempat kerjanya. Undangan itu terkesan istimewa karena berbentuk undangan pribadi, dicetak dengan nama masing-masing rekannya, dan diletakkan di setiap meja mereka. Bukankah itu sudah seharusnya demikian? Ya, dan saya menemukan momen sederhana itu yang menunjukkan kebahagiaan tersendiri.

Melihat kebahagiaan dari rinci peristiwa yang sedang berlangsung, bukanlah hal mudah untuk disadari dan diingat. Keberadaannya seringkali sulit disadari dan terlupakan oleh keseharian manusia. Lalu bagaimana menemukan kebahagiaan dalam keseharian kita? Ada beberapa perspektif kebahagiaan yang setidaknya ditemukan dalam keseharian kita.

Pertama, kebahagiaan dirasakan tatkala kita memperhatikan bahwa perlunya menjaga kesehatan, memperhatikan pola makan, mengolah tubuh agar memiliki tubuh yang segar dan bugar. Memperhatikan kulit wajah agar terlihat berseri, mengobati luka akibat tergores oleh benda tajam dan sembuh darinya, minum vitamin pembangkit stamina dan aktif berolah raga, dan kegiatan yang berkenaan dengan fisik lainnya. Itu adalah kebahagiaan yang pertama yang dapat kita pikirkan, lihat, dan perhatikan dan kebahagiaan ini disebut kebahagiaan fisik.

Kedua, kebahagiaan di saat kita sedang membaca suatu buku dan menyelesaikannya. Membaca membawa kita mendapati pengetahuan atau pemahaman tentang dunia dan realita di dalamnya. Membaca membawa manusia memperoleh tingkat kebahagiaan karena mengetahui hal-hal yang hanya dapat diperoleh dari bahan bacaan. Begitupula dengan menulis, ia turut membawa manusia dalam kebahagiaan karena menuangkan konsep pemikiran terdalam yang terkadang sulit tersampaikan secara verbal. Kebahagiaan kedua ini disebut kebahagiaan intelektual.

Ketiga, kebahagiaan melihat dekorasi yang menarik di mall, rumah, atau jalanan yang tertata indah, cahaya warna-warni di jalan saat sedang menuju tempat tujuan, melihat pemandangan gunung yang dikelilingi perkebunan teh, sungai jernih yang mengalir tenang di dalam hutan, pantai berpasir putih ditemani ombak laut menggulung teratur, dan sebagainya. Kebahagiaan ini disebut kebahagiaan estetik.

Keempat, kebahagiaan dalam memberikan sesuatu kepada seorang yang membutuhkan, memberi senyum kepada orang lain tatkala tiada menerima balas, memotivasi seorang yang membutuhkan penguatan mental di tengah persoalan yang dihadapinya, membantu seorang menyeberang jalan, dan sebagainya. Kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan moral.

Kelima, kebahagiaan menyadari bahwa Tuhan mengasihi manusia tanpa menuntut balas, memahami hidup adalah pemberianNya yang patut disyukuri, dan meyakini bahwa kehidupan kita di dunia memiliki tujuan memuliakan Dia, Sang Pencipta. Sebenarnya kebahagiaan ini yang harus menjadi pusat dari segala bentuk kebahagiaan. Relasi manusia dan Sang Pencipta sejatinya adalah kebahagiaan sesungguhnya, karena manusia memiliki kemampuan dariNya untuk memaknai hidup karena tanpa pemaknaan hidup, segalanya terlihat tidak berguna. Segala yang tidak bermakna dan berguna bukanlah arah menuju kebahagiaan. Hubungan yang terbangun antara Tuhan sebagai Sang Pencipta segala yang ada, atau dikatakan berada, dengan manusia sebagai salah satu ciptaanNya, bahkan dapat dikatakan, puncak dari ciptaanNya memberi kebahagiaan mengalir ke dalam ruang kosong manusia yang hanya dapat terisi oleh kebahagiaan rohani ini.

Alam pegunungan, laut luas samudera, langit biru dan sekumpulan awan, bumi mengeluarkan tunas, pohon dan buahnya mengajak alam pikir manusia mengungkapkan Tuhan yang jauh di atas sana dapat terlihat dalam jarak pandang kita. Kebahagiaan itu sederhana, ia bergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia dan cara pandang tersebut dapat dinikmati ketika relasi kita dan Tuhan terproses dalam keseharian kita.

***

Tulisan ini tayang di kompasiana.com

Senin, 18 Maret 2019

Tragedi di Selandia Baru dan Impian "White Supremacy"

Seperti tidak pernah selesai mendengar berita tentang terorisme. Dalam kurun waktu satu tahun ini tidak kurang dari tiga peristiwa terorisme terjadi di dunia. Di awal 2018, New York Times  merilis berita tentang penembakan yang dilakukan oleh seorang pria pada sebuah sekolah di Parkland, Florida, AS.
Kemudian, di penghujung 2018, Guardian mengabarkan seorang pria menembaki orang yang berada di dekat pasar malam di Strasbourg, Perancis. Namun, yang masih segar dalam ingatan masyarakat Indonesia adalah peristiwa pemboman di Surabaya pertengahan 2018 silam yang dilakukan oleh satu keluarga, dan menambah catatan kelam sejarah Indonesia menghadapi terorisme.
Hari jumat 15 Maret 2019, alih-alih mendengar berita penyejuk jiwa nan inspiratif agar menjadi pribadi baik dalam keseharian, malah tersentak melihat video kiriman teman yang berisi aksi teror yang dilakukan secara sadar dan didokumentasikan secara live oleh seorang pria bernama Brentont Tarrant. Ia telah melakukan penembakan berdarah di Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood di kota Christchurch sesaat sebelum jemaat menunaikan salat jumat.
Dari laporan dan penyelidikan polisi ditemukan motif di balik penyerangan tersebut, yakni ras. Dipahami kemudian, isu ras etno-nasionalisme menjadi latar belakang Brentont melakukan aksinya. Ia menganggap warga kulit putih sebagai penduduk strata atas yang sejatinya memegang kuasa tertinggi (supremasi) atas tanah, pekerjaan, dan lingkup sosial.
Sedangkan para pendatang atau imigran dianggapnya sebagai penduduk strata bawah dan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup warga kulit putih.
Di Indonesia, isu ras tidak berdampak secara signifikan bagi masyarakat yang mengerti adanya perbedaan budaya, bahasa, dan warna kulit di wilayah nusantara ini. Namun, dampak signifikan dapat saja terjadi ketika peristiwa Selandia Baru dipolitisasi oleh sekelompok orang dengan tujuan politis semata.
D tengah perhelatan pilpres 2019 ini, suasana politik diketahui sedang memasuki titik didih. Peristiwa yang terjadi di saat-saat ini menjadi bahan krusial untuk menjaring suara dalam kontestasi ini.
Peristiwa Selandia Baru bagai alat pemantik di sebuah kilang minyak, yang sangat rentan untuk diledakkan. Motif yang diketahui sebagai ‘white supremacy’ pada peristiwa Selandia Baru dapat berubah menjadi isu agama yang merusak pluralisme bangsa.
Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa Selandia Baru secara tidak langsung memberi peringatan kepada masyarakat Indonesia agar waspada dan memiliki semangat mempertahankan nilai-nilai pluralis ‘bhineka tunggal ika’ dengan mengedepankan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kebijaksanaan, dan keadilan.
Memang bukan hal baru isu agama bertebaran di perpolitikan Indonesia, namun juga bukan berarti meremehkan isu tersebut di tengah tahun politik ini. Kewaspadaan dan sikap tidak acuh terhadap isu-isu yang menyulut sentimen agama adalah langkah awal menjaga ideologi bangsa yang pluralis ini.
Terorisme mungkin tidak akan pernah hilang dan menjadi cerita masa lalu belaka. Ia mungkin akan selalu ada dan menjadi bagian tak terelakkan dari suatu ideologi. Ideologi yang tidak akan pernah menjadi kesepakatan bersama karena dibangun dari perjuangan sekelompok orang untuk mengubah tatanan masyarakat, apalagi diperjuangkan melalui konflik berdarah.
***

Tulisan ini dimuat di pepnews.com