Senin, 29 April 2019

Hubungan Baik Jangka Panjang Jokowi dan Jangka Pendek Anies


Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki ciri khas berbeda satu dan lain sekalipun ia kembar identik. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan komunitas atau kelompok tempat ia bernaung dan tidak dapat hidup sendiri, kendati ada keputusan menyendiri, hakikatnya berada untuk berinteraksi dengan sesama. Dalam arti, Ia membutuhkan kebersamaan dengan sesama dan saling bergantung di dalamnya.

Aristoteles memandang manusia sebagai makhluk berakal atau mampu berkomunikasi berdasarkan akal pikirannya. Ia pula dipandang sebagai makhluk berpolitik (Yunani = Zoonpoliticon), mampu membentuk peradaban (civilization) yakni keluarga, masyarakat, dan negara yang di dalamnya terkandung aturan-aturan yang harus diikuti guna terciptanya keadilan sosial.

Indonesia memiliki simbol negara, yakni Pancasila dan memiliki lima pilar kehidupan bernegara di dalamnya, salah satunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima ini cukup luas, antara lain adil di segala bidang kehidupan, jasmani dan rohani, dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata berdasarkan azas kekeluargaan, yakni hubungan yang menimbulkan rasa dekat dan saling memiliki satu dan lainnya.


Hubungan ini tentunya identik dengan sikap-sikap dasar hubungan baik, yakni adanya penerimaan terhadap ide dan praktik individu atau kelompok lain yang berbeda, rasa belas kasih terhadap individu atau kelompok lain dan melakukan sesuatu terhadap kesulitan mereka dan memilki integritas berselaras dalam kata dan perbuatannya. Sikap-sikap ini memperlihatkan bagian-bagian dasar dalam membangun hubungan baik antar individu atau kelompok.
Pada dasarnya hubungan baik ingin dicapai dan dipertahankan oleh setiap orang, siapapun dia. Sayangnya, realita menunjukkan adanya hubungan sosial yang berjangka panjang dan pendek. 
Hubungan sosial berjangka panjang, bila dapat dikatakan, tatkala individu merasa dekat kepada individu lain dan hubungan tersebut bertahan lama. Ini tentunya kait mengait dengan sikap penerimaan, belas kasih, dan integritas individu tersebut terhadap individu atau kelompok lainnya.
 Banyak figur dapat dijadikan contoh, salah satunya Presiden Jokowi, figur yang mampu membangun hubungan baik yang bertahan lama atau berjangka panjang. Salah satu contoh dari tindakannya membangun hubungan baik terlihat saat belum banyaknya dukungan partai politik kepada dirinya saat mencalonkan diri sebagai presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Namun seiring berjalannya waktu Presiden Joko Widodo berkonsolidasi dengan partai-partai politik yang berseberangan dengannya di Pilpres 2014 selama masa kepemimpinannya. Sangat jelas ia berhasil membangun hubungan baik dengan partai-partai lain sehingga di Pilpres 2019 hubungan yang terbangun selama hampir lima tahun itu berbuah manis, Presiden Joko Widodo memperoleh banyak dukungan partai-partai politik yang berpotensi mendulang suara signifikan untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode berikut. Ini cukup menyimpulkan hubungan baik yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo terhadap partai-partai politik yang dulu berseberangan dengannya menjadi cair dan kini bersinergi mendukung satu dan lainnya.
Hubungan sosial berjangka pendek, kurang lebih berlawanan dari sikap-sikap yang menunjukkan hubungan baik berjangka panjang, yakni lebih mengarah kepada kepentingan diri atau kelompok yang mendukungnya sehingga nampak sikap pengabaian ide dan praktik individu atau kelompok lain yang berbeda dengannya, sikap acuh memandang kesulitan individu atau kelompok lain, dan ketidaksesuaian individu tersebut dalam perkataan dan perbuatan.

Bila dapat diandaikan sebagai contoh, soal meluapnya sungai ciliwung beberapa hari lalu mendatangkan banjir di kota Jakarta dan sekitarnya dan menjadi headline di media-media sosial untuk beberapa waktu. Luapan sungai ciliwung menyebabkan ribuan penduduk Jakarta harus mengungsi dan menetap di permukiman-permukiman yang tidak terdampak banjir. Perasaan warga Jakarta yang terdampak banjir mungkin beragam, sedih, marah atau bingung mencari cara mengatasinya. Mungkin perasaan itu juga dirasakan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan terhadap langkah-langkah taktis yang harus dilakukannya secara cepat. Menarik di sini, banjir dialami warga Jakarta juga dialami warga Tangerang Selatan dan Bekasi namun media-media online ramai membicarakan banjir di Jakarta dan mengaitkan banjir tersebut dengan kinerja Gubernur DKI, Anies Baswedan. Ia diolok-olok hanya dapat menata kata daripada menata kota. Meme-meme ditimpakan kepadanya tanpa ada perlawanan (klarifikasi) berarti darinya. Seperti seorang jatuh ditimpa tangga, ia dibandingkan pula dengan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikatakan memiliki kemampuan manajerial tinggi dalam menata kota. Dalam arti, banjir yang disebabkan volume air berlebihan di sungai ciliwung hingga meluap dan menggenangi beberapa titik di kota Jakarta dikarenakan ketidakmampuan Anies dalam menata kota, terutama menormalisasi sungai sebagaimana telah dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika ia memimpin Jakarta. Mengapa netizen ramai mempersoalkan kinerja Anies dan membandingkan dengan Ahok?  Tentu dapat dijawab dalam berbagai perspektif, salah satunya adanya sejarah polarisasi masyarakat yang cukup kuat pada masa Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 silam yang belum terselesaikan. Sekalipun terlihat adanya tata kata Anies untuk merajut kembali kerukunan warga Jakarta pasca pilgub ternyata tidak nampak pada tataran konkritnya. Konsolidasi terhadap kelompok yang berseberangan dengannya saat Pilgub lalu tidak berbentuk atau terkesan dibiarkan.

Di sini menjadi catatan tersendiri bahwa membangun hubungan baik tentunya bermula dari kata atau janji. Janji merajut kembali kerukunan warga Jakarta yang tidak muncul di permukaan. Membangun hubungan baik tidak mudah, ia akan menjadi sementara atau berjangka pendek saat kata atau janji tidak terealisasi. Bencana banjir di Jakarta yang seharusnya mendapat perhatian dan dukungan moril dari seluruh warga Jakarta, kini menjadi catatan betapa pentingnya membangun hubungan baik berjangka panjang.

***

Artikel ini tayang di kompasiana.com dan pepnews.com

Jumat, 26 April 2019

Pengharapan di Tengah Meningginya Suhu Politik Pasca Pemilu


Pasca perhelatan Pemilu 2019 minggu lalu masih menyisihkan tanda tanya, “Siapakah Presiden terpilih 2019 – 2024?” Alih-alih mendengar laporan terkini pembangunan infrastruktur atau langkah taktis pemerintah membangun perekonomian dan sumber daya manusia untuk lima tahun ke depan, saat ini masyarakat seakan disuguhkan mendengar berita Pemilu 2019 secara terus menerus. Ibarat menonton pertunjukkan drama dua babak dan memaksa penonton duduk sepanjang pementasan. 

Situasi politik ini seperti mengajak berjalan di tempat sambil berada pada titik api di siang hari dan mungkin hanya teriakan batin mampu meredakan panasnya temperatur politik yang mestinya sudah mendingin pasca pencoblosan beberapa hari lalu.

Kenyataannya, teriakan batin pun belum mengubah situasi politik mendingin, bahkan sebaliknya, situasi menjadi semakin panas hingga berpotensi mencapai titik didih. Mengapa situasi politik tetap memanas bahkan setelah Pilpres? Tetap panasnya temperatur politik hingga saat ini bertolak dari ketegangan atas kemunculan hasil hitung cepat atau Quick Count (QC) mengunggulkan pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Jokowi – Ma’ruf dengan selisih suara lebih dari 5%. Informasi itu ditanggapi pendukung paslon nomor urut 02, Prabowo – Sandiaga, dengan menyatakan hasil QC yang diselenggarakan lembaga-lembaga survei diragukan dan tidak bisa dipercaya karena menurut hasil real count internal Badan Pemenangan Nasional (BPN), paslon 02 memperoleh hasil suara lebih dari 60%.

Berita itu menjadi trending topic satu minggu di media sosial belakangan ini, bila terus menerus memanas di minggu-minggu kemudian menjadi pelatuk senjata siap tembak menghujam apapun di depannya. Memang tidak terelakkan bila hasil QC, yang dianggap akurat mengetahui hasil akhir perolehan suara, berdampak pada klaim kemenangan paslon. Euforia kemenangan tentunya menimbulkan friksi di antara para pendukung paslon. Pasalnya, hasil QC berdasarkan lembaga-lembaga survei menunjukkan persentase perolehan suara diatas 50% kepada paslon nomor urut 01, Jokowi – Ma’ruf, sedangkan hasil QC internal BPN mengungguli paslon nomor urut 02, Prabowo – Sandiaga.

Hasil tersebut mencuatkan ketidaksetujuan BPN Prabowo – Sandiaga kepada lembaga-lembaga survei yang mengungguli Jokowi – Ma’ruf karena lembaga – lembaga tersebut dianggap tidak kredibel atau tidak dapat dipercaya sehingga BPN melakukan deklarasi kemenangan menurut hasil real count internal BPN. Sikap kontraproduktif ini menyebabkan klaim yang sama dilakukan TKN melalui konferensi pers.

Hal menarik, saat artikel ini ditulis, BPN masih belum membuka real count internalnya sebagaimana telah dilakukan lembaga-lembaga survei lainnya untuk diketahui publik. Namun demikian, publik tentu berharap BPN berkenan membuka real count internalnya untuk diketahui bersama sehingga mendinginkan temperatur politik yang sedang mencapai titik didih ini.

Tentunya lembaga-lembaga survei harus memiliki kredibilitas atau dapat dipercaya publik sehingga saat dibuka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan meningkatkan kepercayaan publik. Dikatakan kredibel atau dapat dipercaya bila masing-masing lembaga survei mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan di luar koridor hukum tersebut, lembaga survei tidak dapat dikatakan kredibel atau dapat dipercaya.

Dengan keterbukaan data dan metode perolehan suara oleh lembaga-lembaga survei dan internal BPN kiranya mampu mengurai kerumitan opini yang berkembang di masyarakat perihal kecurangan-kecurangan sistemik nan masif dilakukan oleh TKN Jokowi – Ma’ruf kepada BPN Prabowo – Sandiaga.

Bila harapan di atas kurang efektif atau sama sekali tidak bekerja mendinginkan temperatur politik sekarang ini, maka netralitas narasi politik perlu tayang secara masif ke berbagai media sehingga diharapkan publik menemukan benang merah dari ketegangan yang terjadi sekarang ini dan memperoleh cara menyelesaikannya.

Namun bila hal di atas tidak pula meredakan ketegangan politik ini, maka langkah alternatif dapat dipikirkan saat ini dengan merespon secara tidak berlebihan berita-berita yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Bila sikap ini secara konsisten terjaga, maka narasi-narasi provokatif yang dibangun secara sengaja atau responsif mencapai anti-klimaks, publik tidak lagi mempersoalkan beda pendapat dan lebih mengambil jalan damai.

Berharap temperatur politik di Indonesia kembali berada pada batas normal melalui kedewasaan masyarakat menyikapi proses demokrasi jurdil dengan mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Let us see!

***

Artikel ini tayang di kompasiana.com dan pepnews.com 

Selasa, 16 April 2019

Memprediksi Presiden Terpilih 2019-2024


Perjalanan menuju ke TPS berhasil dilakukan. Bangun pagi, terngiang waktu pencoblosan, diiringi perasaan bersalah bila tidak mencoblos, akhirnya membuat diri melangkahkan kaki untuk mandi, ganti baju, dan berangkat menuju paku yang siap menusuk kertas berwarna label abu-abu. Warna lain? Tidak. Menggunakan form A5, hanya memperoleh kertas memilih Presiden dan wakil Presiden. Namun, sebagai seorang pendatang dan berdomisili di suatu daerah yang jauh dari lokasi DPT asal, bersyukur diperbolehkan menggunakan hak suara.

Tentunya perkenanan Tuhan berperan utama dalam kebersyukuran diri ini. Ditambah perjuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan. Dengan sistem pemilihan ini, para pemilih dapat memberi hak suaranya hampir tanpa hambatan berarti karena akses untuk mencoblos di luar domisili menjadi lebih mudah.

Memang saat tulisan ini dimuat, proses pencoblosan masih berlangsung. Namun, hampir dipastikan proses tersebut berjalan baik, sebaik pikiran kita memutuskan presiden terbaik yang akan memerintah Indonesia hingga 2024. Dikatakan baik karena calon permilih yang hanya membawa KTP elektronik (e-ktp) dengan alamat di lokasi TPS namun belum tercatat di DPT diperbolehkan mendaftar dan menggunakan hak suaranya satu jam sebelum ditutup. Itu cukup mengapresiasi kinerja KPU di tahun ini. Memang perlu pula disadari adanya opini mencakup sistem pemilihan yang memaparkan kelemahan-kelemahan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum ini.

Terlepas itu semua, proses perjalanan pemilihan umum tahun ini sangat baik dibanding sebelumnya. Hal itu terlihat dari animo masyarakat Indonesia di luar negeri yang diberitakan jauh lebih banyak dari tahun pemilihan sebelumnya. Pencapaian progresif ini perlulah diberitakan agar masyarakat melihat usaha perbaikan pemerintah demi menyelenggarakan sistem pemilihan umum yang damai dan terhindar dari sikap apatis-pesimistis terhadap perpolitikan ini.

Ada rasa penasaran siapa presiden terpilih 2019-2024, apakah dari pihak petahana atau oposis? Sebenarnya banyak cara orang memprediksi siapa presiden terpilih 5 tahun ke depan. Salah satu diantaranya sebagai berikut.

Pertama, bila melihat antusiasme pemilih menggunakan hak suaranya, dapat diasumsikan total pemilih mendekati realisasi jumlah penduduk Indonesia yang memiliki hak suara. Antusiasme ini ternyata sangat berpotensi menggerus sikap golput dan apolitis masyarakat Indonesia yang mencapai puncaknya di tahun pemilihan sebelumnya. Bila mayoritas pemilih golput pada waktu itu tergerak menggunakan suaranya saat ini dikarenakan adanya pengaruh instruksi pemerintah untuk memilih, maka mayoritas pemilih golput mendukung pemerintah yang memang identik dengan sang petahana.

Kedua, perbaikan sistem pemilihan umum dengan beberapa perbaikannya telah berhasil menstimulasi gerak masyarakat  menggunakan hak suaranya. Kemudahan mencoblos hanya melampirkan KTP elektronik menjadikan pemilihan selayak teknologi startup yang memberi akses semudah mungkin bagi penggunanya. Para pemilih golput di waktu lalu itu mungkin tidak merasakan kemudahan akses memilih seperti terlihat sekarang ini, oleh karenanya mereka berpotensi memihak pemerintah alias petahana yang telah berhasil memberi kemudahan ini.

Ketiga, berbagai narasi turut mempengaruhi opini masyarakat memilih. Narasi yang dibangun, secara langsung maupun tidak langsung, telah menggerakkan calon pemilih, termasuk 'swing voter' dan pemilih golput. Narasi 'Hoax' atau berita tidak benar yang sengaja dibuat untuk menggiring opini publik ternyata menjadi senjata bumerang di tangan awam yang memainkannya. Diketahui banyaknya 'hoax' ditemukan di pihak oposan dan memberi keuntungan petahana menggalang suara 'swing voter' dan para pemilih golput.

Bila analisa ini benar maka telah diketahui siapa presiden terpilih 2019-2024.

So, lets see!

***

Tulisan ini tayang di kompasiana.com dan pepnews.com

Sabtu, 13 April 2019

Apresiasi kinerja KPU dan militansi pemilih. Haruskah memilih?


Dalam hitungan hari kita akan mengikuti perhelatan lima tahunan memilih calon legislatif dan eksekutif. 1 April 2019 pemilihan, seperti pada umumnya, dilakukan di daerah pemilihan yang tersebar di setiap pelosok nusantara dan beberapa negara tempat warga negara Indonesia berdomisili. Beberapa cara dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mengajak masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya. Mulai sosialisasi waktu pelaksanaan hingga tata cara pemilihannya dilakukan melalui perangkat yang tersedia saat ini seperti media sosial, televisi, radio, surat kabar, hingga ‘door to door method’.

Sehubungan dengan itu, tidaklah berlebihan bila kita memberi perhatian dan apresiasi tinggi pertama-tama kepada pihak KPU atas dedikasinya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tengah pro dan kontra pelaksanaannya. Upaya KPU menjalankan sistem pemilihan di tahun ini terbilang baik dan menjawab kebutuhan rakyat, khususnya bagi calon pemilih yang jauh dari lokasi ia terdaftar sebagai pemilih tetap. Adanya kemudahan, bila dapat dikatakan demikian, dalam mengurus perpindahan tempat Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengikuti lokasi pemilih berdomisili menambah keberhasilan progresif KPU terhadap sistem yang dibangunnya dari tahun ke tahun.

Tiada gading yang tak retak, memang berlaku pada setiap sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali sistem yang dibangun KPU dalam mengakomodir pemilih di luar lokasi ia terdaftar sebagai pemilih. Dalam percakapan dengan seorang ibu, yang terkesan letih di raut wajahnya seusai mengurus surat kepindahan memilih dari tempat ia terdaftar sebagai pemilih ke lokasi ia berdomisili yang berjarak lebih kurang 600 km dari tempat sebelumnya, diketahui bahwa ia harus mengantri dan pulang pergi mengurus surat tersebut di kantor KPU, dikarenakan minimnya informasi didapat perihal persyaratan kelengkapan dokumen. Namun demikian, ia menyampaikan informasi positif terkait pelayanan pihak KPU dan pernyataan tersebut menghilangkan kesusahan di raut wajahnya. Ini sinyal baik bahwa KPU serius dan berkomitmen memberi terbaik untuk masyarakat. 

Apresiasi tinggi patutlah disematkan pula kepada setiap calon pemilih yang mengambil keputusan berjuang melindungi hak suaranya dari sikap ‘tidak memilih’dengan cara mengurus surat kepindahan tempat memilih sekalipun harus berjibaku dengan antrian dan panas dinginnya cuaca. Terkesan tidak ada niat untuk membatalkan rencananya sambil berkata, “Tidak ada kata, kembali!”. Kesungguhan menentukan sikap ini tentunya membutuhkan semangat juang di atas rata-rata yang seakan berada antara hidup dan mati. Calon pemilih militan ini telah mengambil keputusan penting yang dibutuhkan negara dan telah menjadi penentu baik buruknya negara di masa depan.

Haruskah Memilih?

Kesuksesan pemilu tentu terkait langsung dengan keseriusan KPU mengemban tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum dan militansi partisipan sebagai calon pemilih. Benang merah dari keseriusan dan militansi ini terlihat pada aktifitas memilih pemimpin negara dan wakil rakyat. KPU memfasilitasi pemilihan dan partisipan memilih.

Pertanyaan keluar dari seseorang, “haruskah kita memilih?” Pertanyaan klasik ini sebenarnya memiliki varian jawaban dan beberapa diantaranya belum menyentuh kesadaran terdalam setiap warga negara untuk bergerak dan melangkahkan kaki menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam arti, apapun jawaban dari pertanyaan itu belum dapat meyakinkan calon pemilih pentingnya memilih presiden dan anggota legislatif. Mengapa demikian? Beberapa kemungkinan alasan seseorang tidak menggunakan hak pilihnya dapat disampaikan sebagai berikut.

Pertama, sikap apolitis atau tidak berminatnya calon pemilih terhadap hal-hal yang berbau politik dan sebisa mungkin dihindari berpotensi mengganggu kebijakan-kebijakan pemerintah terpilih yang menganggap itu semua bukanlah hal penting. Namun demikian, perlu juga dipahami munculnya sikap ini dapat disebabkan sesuatu yang politis juga.  

Kedua, sikap pesimistis atau ragu terhadap kemampuan calon presiden dan legislatif dalam membawa amanat rakyat. Para calon, khususnya legislatif, terlihat tidak baik dan sulit dipercaya. Mereka seakan terbungkus oleh stereotip pejabat negara yang sering berurusan dengan pihak kepolisian terkait kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan.

Ketiga, ketidakpercayaan kepada suatu sistem demokrasi dan lebih memilih sistem pemerintahan lain. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana peraturan dan hukum berlaku berdasarkan kelima silanya. Namun demikian, sistem demokrasi Pancasila dianggap tidak menjawab kebutuhan rakyat secara spiritual dan sosial. Sekalipun sila pertama dan kelima tertulis landasan pemikiran tentang ketuhanan dan keadilan sosial.

Keempat, adanya faktor eksternal di mana calon pemilih tidak bisa memilih karena karena buruknya teknis pemilihan atau dilarang oleh majikan/atasan untuk pergi ke TPS. Bila terjadi persoalan teknis dari penyelenggara pemilu terkait kelengkapan dokumen atau hal lainnya, tentunya harus menjadi bahan evaluasi penting, namun bila calon pemilih dilarang menggunakan hak suaranya akan langsung berurusan dengan kepolisian karena melanggar pasal 531 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Menjawab pertanyaan “Haruskah memilih?” hendaklah mempertimbangkan dua hal ini. Pertama, negara melalui KPU sebagai penyelenggara pemilu telah menawarkan sistem demokrasi yang mengakomodir kebutuhan mendasar suatu bangsa. Melalui pemilu, sistem demokrasi ini membutuhkan para pemimpin yang mampu berjuang demi Pancasila. Kedua, akan selalu ada para calon pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya bila didasarkan pada persoalan di atas. Namun bila tidak ada persoalan-persoalan di atas yang menghalangi kita untuk memilih, berpartisipasilah memilih dalam pemilihan umum 2019.

***

Artikel ini tayang di Kompasiana.com